Redaksi
Kamis, 26 Oktober 2023, Oktober 26, 2023 WIB
Last Updated 2023-10-26T12:20:58Z
DaerahNasional

Pemerintah Percepat Ketersedian Guru dan Pendidikan Vokasi di Tanah Papua

 

Jakarta - Sudah sejak lama, Papua menghadapi persoalan kekurangan guru. Akibatnya, penyelenggaraan pendidikan tidak berjalan maksimal di Tanah Papua. Salah satu sebab banyaknya anak-anak yang tidak bersekolah adalah akibat tidak tersedianya guru di Papua.


Unjuk menjawab persoalan ini, Pemerintah terus menggalakkan percepatan pendidikan melalui penyediaan guru. Staf Khusus Wakil Presiden RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Pendidikan di Papua. Dihadiri oleh Setwapres, Kemendikbudristek, Kementerian Agama, BP3OKP, LPDP, Baznas RI, Papua Christian Center, Universitas Papua, IAIN Fattahul Muluk Papua, IAIN Sorong, Sekolah Tinggi Kristen Negeri, Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul, dan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.


Masykuri Abdillah prihatin dengan dengan banyaknya anak Papua yang tidak sekolah akibat kekurangan guru. Masykuri berharap Sekolah Tinggi Keagamaan di Papua dapat membuka Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), terutama untuk menyediakan guru-guru di Papua.


Papua memiliki kekhususan sebagai daerah otonomi khusus, sehingga pembukaan prodi PGSD di Sekolah Tinggi Keagamaan di Papua menjadi salah satu pengabdiaan tokoh-tokoh gereja dalam mempercepat pendidikan di Tanah Papua. 


Menindaklanjuti Rapat Koordinasi Percepatan Regulasi Pendidikan Guru di Papua, Direktur Kelembagaan Kemendikbudristek akan mengupayakan pembukaan prodi PGSD di Sekolah Tinggi Keagamaan di Tanah Papua setelah mendapatkan ijin dari Kementerian Agama. Bahkan, Kemendikbudristek berkomitmen untuk mendampingi pembukaan prodi PGSD.


“Kami ingin membantu agar Kementerian Agama keluarkan surat diskresi  kepada Papua agar boleh menyelenggarakan prodi umum seccra kolektif saja, khususnya PGSD. Mohon izin agar ST keagamaan di Papua dapat melaksanakan prodi umum”, tegas Lukman.


Kementerian Agama memperhatikan komitmen percepatan penyediaan guru dengan memberikan ijin kepada Sekolah Tinggi Keagamaan membuka Prodi PGSD. Pastor Konstantinus Bahang menegaskan Kemendikbudristek sudah membuka jalan. “Kita tindaklanjuti dengan penyiapan pembukaan Prodi PGSD di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul, dan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, dan Sekolah Tinggi Keagamaan lainnya.


Deputi Bidang Dukungan Pemerintahan  dan Wawasan Kebangsaan Setwapres, Velix Wanggai, memandang pemenuhan guru oleh perguruan tinggi sangatlah penting dalam percepatan pendidikan di Tanah Papua. “Ini merupakan suatu terobosan yang sangat baik sebagai pondasi yang langsung menyentuh ke Tanah Papua”, tegas Velix. dalam Pers Releasenya, pada 26 Oktober 2023.


Komitmen Kemendikbudristek untuk mendampingi Sekolah Tinggi Keagamaan. Velix juga menginginkan agar perguruan tinggi negeri melakukan pendampingan ke Sekolah Tinggi Keagamaan dalam penyiapan pembukaan Prodi PGSD. 


Pemerintah telah menyiapkan penyediaan beasiswa kepada Orang Asli Papua. LPDP dan Baznas RI berkomitmen untuk memberikan beasiswa sebagai kebijakan afirmasi.  Saidah Sakwan, Komisioner Bazana mengatakan:


“Baznas siap untuk berkolaborasi untuk memberikan beasiswa untuk Orang Asli Papua. Kami mempunyai program beasisa S2 dan S3 yang dapat kita desain secara khusus untuk Papua”, tegas Saidah Sakwan, Komisioner Baznas.


Selain itu, Rakor juga merekomendasikan agar Perguruan Tinggi Keagamaan dapat membuka Prodi umum sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua. Perguruan Tinggi di Papua juga dapat membuka Prodi vokasi sesuai dengan kebutuhan ketersediaan lapangan kerja di Papua, seperti pertambangan, perikanan, pertaniaan, dan perkebunan.*