Redaksi
Selasa, 25 Juli 2023, Juli 25, 2023 WIB
Last Updated 2023-07-25T08:49:47Z
DaerahHukumNasional

KPK Kembali Tahan Anggota DPRD Jambi dalam Suap Pengesahan Anggaran

Foto: Dok KPK

Jakarta -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap Tersangka KN Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 sampai 2019 sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018.


Menurut keterangan tertulis yang diterima dikutip dari sumber InfoPublik.id, Selasa (25/7/2023), Tersangka KN ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 24 Juli sampai 12 Agustus 2023. Penahanan dilakukan di Rutan KPK pada gedung Pusat Edukasi Antikorupsi.


Dalam perkara yang bermula dari kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK telah menetapkan 24 Tersangka yang saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. KPK kemudian memulai penyelidikan baru dengan mencermati fakta hukum dalam perkara itu, dan menetapkan kembali 28 Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 sampai 2019 sebagai Tersangka. Sampai dengan saat ini, KPK telah melakukan penahanan terhadap 17 Tersangka. Selanjutnya, KPK akan melakukan penjadwalan pemanggilan kepada sejumlah 11 Tersangka lainnya.



Pada konstruksi perkaranya, dalam mendapatkan persetujuan pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018, diduga Tersangka KN dkk yang menjabat Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 sampai 2019 meminta sejumlah uang dengan istilah “ketok palu” kepada Zumi Zola yang saat itu menjabat Gubernur Jambi. Zumi Zola selanjutnya menyerahkan uang melalui orang kepercayaannya Paut Syakarin sejumlah Rp2,3 miliar.


Pembagian uang “ketok palu” disesuaikan dengan posisi dari para tersangka di DPRD yang besarannya dimulai Rp100 juta sampai Rp400 juta peranggota DPRD. Dengan pemberian uang dimaksud, selanjutnya RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018 akhirnya disahkan.


Atas perbuatannya, Tersangka KN disangkakan melanggar pasal 12 huruf (a) atau Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.[]