Redaksi
Jumat, 02 Juni 2023, Juni 02, 2023 WIB
Last Updated 2023-06-02T03:38:59Z
DaerahNasional

Kemenkumham Apresiasi Kepala Desa/Lurah sebagai Hakim Perdamaian di Desa Lewat Paralegal Justice Award


Jakarta - Bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menggelar Malam Anugerah Paralegal Justice Award 2023 di Jakarta, Kamis (1/6/23).



Acara ini dihadiri Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar Pria Wibawa Bersama dengan  Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Harniati.



Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana mengatakan, Paralegal Justice Award terselenggara berkat kerja sama antara Kemenkumham dengan Mahkamah Agung serta didukung oleh Kementerian Desa dan PDTT dan Kementerian Dalam Negeri.



Kegiatan ini diharapkan dapat menjawab tantangan terhadap akses keadilan di Indonesia yang belum dapat menjangkau seluruh masyarakat karena adanya keterbatasan pelaksana bantuan hukum serta diperlukan peran paralegal untuk meningkatkan jangkauan pemberian bantuan hukum.



“Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memberikan apresiasi kepada Kepala Desa/Lurah yang berperan dalam penyelesaian konflik-konflik di wilayahnya dan membuat keadaan desa lebih damai, aman, dan sadar hukum,” ujarnya.



Widodo berharap peran Kepala Desa/Lurah sebagai pemimpin di masyarakat yang memiliki pengalaman dalam mendamaikan dan menyelesaikan masalah-masalah hukum warganya, juga dapat mendorong pertumbuhan investasi, pariwisata dan lapangan kerja.



Sejak pendaftaran Paralegal Justice Award dibuka pada 10 Februari hingga 12 April 2023 lalu, telah terjaring sebanyak 294 Kepala Desa/Lurah yang kemudian mengikuti Paralegal Academy.



“Para Kepala Desa/Lurah yang telah lulus Paralegal Academy mendapatkan sertifikat Paralegal,” imbuhnya.



Widodo menambahkan, sebanyak 73 Kepala Desa/Lurah mendapatkan penghargaan Nonlitigation Peacemaker karena dinilai telah berperan aktif dalam menyelesaikan setiap perkara di masyarakat secara non litigasi dan inklusif.



Kemudian sebanyak 71 Kepala Desa/Lurah diberikan penghargaan Anubhawa Sasana Desa Jagadhita karena perannya mendorong pertumbuhan investasi, pariwisata, dan lapangan kerja baik dalam hal kebijakan dan implementasinya. Selanjutnya, sebanyak 150 Kepala Desa/Lurah mendapatkan Anugerah Paralegal Justice Award.



Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly mengatakan, Indonesia masih sangat rentan dengan pelanggaran hukum sehingga membutuhkan perhatian lebih untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan tertib hukum.



Dengan keterbatasan jumlah dan persebaran pihak-pihak yang berperan dalam penyelesaian permasalahan hukum termasuk ketersediaan Hakim, Polisi, dan Jaksa, maka dibutuhkan peran Paralegal yang berasal dari masyarakat. Terlebih masyarakat desa sebagai garda terdepan dalam penyelesaian perkara secara non litigasi atau di luar jalur pengadilan.



“Kehadiran Kepala Desa/Lurah yang hadir pada kegiatan Paralegal Justice Award ini diharapkan menjadi seorang Paralegal. Peran Kepala Desa/Lurah sebagai Non Litigation Peacemaker merupakan bagian dari peran sentral dan strategis Kepala Desa/Lurah untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan, serta ketertiban di lingkungan masyarakatnya,” ujarnya.


Yasonna menambahkan, Kepala Desa/Lurah yang rata-rata sebagai ketua adat bahkan tokoh agama atau tokoh masyarakat yang aktif dan berhasil dalam setiap penyelesaian sengketa antar warga dianggap sebagai “Hakim Perdamaian” di desa.


Penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat dijadikan sebagai Primary Legal Aid yang mengarahkan bahwa tahap awal dari setiap penyelesaian perkara yang dilakukan oleh organisasi pemberi bantuan hukum harus melalui jalur non litigasi terlebih dahulu.[Feri]